SUMENEP – Keberpihakan terhadap petani menjadi perhatian Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan. Ia ingin regulasi tersebut tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga mampu melindungi kepentingan petani sekaligus memperkuat masa depan sektor tembakau di Kabupaten Sumenep.
Bagi Fauzi, penyusunan regulasi pertembakauan harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi para pelaku di lapangan. Aspirasi petani, kondisi produksi, serta kepentingan berbagai pihak perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar sesuai dengan karakteristik pertembakauan di Kota Keris.
Penegasan itu disampaikan Fauzi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik Rancangan Perda (Raperda) tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan di Ruang Rapat Asory Hermani, Gedung Campaka, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura.
Menurutnya, regulasi yang berkualitas harus disusun melalui kajian yang matang dan menyerap masukan dari berbagai unsur. Dengan begitu, perda yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan petani serta mendukung keberlanjutan sektor tembakau yang memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Sumenep.
“Penyusunan perda harus mengacu pada kondisi riil pertembakauan Sumenep dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” katanya.
Fauzi menekankan, petani harus mendapatkan ruang yang memadai dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Sebab, mereka merupakan salah satu unsur utama yang berhadapan langsung dengan dinamika pertembakauan, mulai dari proses produksi hingga persoalan yang memengaruhi keberlangsungan usaha tani.
Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan daerah. Fauzi berharap, regulasi yang disusun nantinya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi memiliki arah yang jelas dalam mendorong pengembangan sekaligus memberikan pelindungan bagi para pelaku pertembakauan.
Untuk mewujudkan hal itu, pembahasan naskah akademik melibatkan sejumlah unsur, mulai dari perangkat daerah, tim penyusun dari UNIBA Madura, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), perwakilan pengusaha rokok, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.
Pelibatan lintas unsur tersebut dinilai penting untuk memperkaya kajian dan memastikan berbagai sudut pandang terakomodasi secara proporsional. Pemerintah daerah juga memiliki kesempatan untuk memetakan kebutuhan serta tantangan pertembakauan secara lebih komprehensif sebelum rancangan regulasi memasuki tahapan pembentukan perda.
“Agar kebijakan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan secara proporsional,” ujar Fauzi.
Ia berharap, proses penyusunan naskah akademik menjadi fondasi kuat bagi lahirnya regulasi yang mampu mengarahkan pengembangan pertembakauan Sumenep secara lebih terencana. Bagi pemerintah daerah, kualitas regulasi menjadi penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar kajian yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Masukan dari berbagai pihak penting untuk menyempurnakan naskah akademik sehingga perda yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pertembakauan di Sumenep,” imbuhnya.
Melalui penyusunan perda tersebut, Fauzi mendorong agar pengembangan sektor tembakau berjalan seiring dengan upaya melindungi kepentingan petani.
“Harapannya, regulasi yang lahir nantinya tidak hanya memberikan kepastian arah kebijakan, tetapi juga menjadi landasan bagi penguatan sektor pertembakauan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya
