SUMENEP — Di balik agenda formal reses DPRD, tersimpan potret nyata yang jarang terungkap ke publik: infrastruktur di Kabupaten Sumenep masih menjadi “nadi yang terlupakan”. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath, dalam laporan reses kedua tahun sidang 2026.
Alih-alih sekadar mencatat aspirasi, Darul menyebut hasil reses kali ini seperti “diagnosa lapangan” atas kondisi riil pembangunan. Dari daratan hingga kepulauan, keluhan masyarakat nyaris seragam: jalan rusak, drainase buruk, hingga akses dasar yang belum merata.
“Masalah infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut langsung denyut ekonomi masyarakat,” tegas Darul dalam penyampaiannya.
Temuan paling dominan dari reses adalah kondisi jalan yang memprihatinkan. Di sejumlah daerah pemilihan, jalan penghubung antar desa hingga jalan usaha tani masih jauh dari kata layak.
Di wilayah seperti penghubung Desa Kapedi menuju Kecamatan Lenteng, kerusakan jalan bahkan disebut menghambat distribusi hasil pertanian. Hal serupa juga terjadi di jalur Duko–Soddara yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menurut Darul, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berdampak sistemik. Petani kesulitan membawa hasil panen, nelayan terhambat distribusi, dan pelaku UMKM kehilangan efisiensi biaya.
Selain jalan, persoalan drainase menjadi sorotan lain yang tak kalah serius. Di kawasan perkotaan, genangan air saat musim hujan masih kerap terjadi.
Darul menilai, pendekatan pembangunan yang terlalu fokus pada proyek baru tanpa memperhatikan pemeliharaan menjadi akar masalah. “Infrastruktur yang ada harus dirawat, bukan hanya dibangun lalu ditinggalkan,” ujarnya.
Yang membuat laporan ini berbeda, perhatian besar juga diarahkan pada wilayah kepulauan. Di daerah seperti Masalembu, Raas, hingga Kangean, persoalan infrastruktur tidak hanya soal jalan, tetapi juga menyangkut listrik dan akses dasar lainnya.
Masyarakat kepulauan bahkan masih berharap pada hal-hal fundamental seperti elektrifikasi dan percepatan pembangunan jalan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara daratan dan wilayah pesisir.
Di sektor pertanian, aspirasi masyarakat mengarah pada kebutuhan jalan usaha tani dan perbaikan irigasi. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas di daerah yang mayoritas ekonominya bertumpu pada sektor primer.
Tanpa akses yang memadai, potensi pertanian Sumenep yang besar justru terhambat oleh persoalan klasik yang belum terselesaikan.
Menariknya, Darul menekankan bahwa infrastruktur tidak boleh dipandang semata sebagai proyek fisik. Baginya, jalan, jembatan, hingga air bersih adalah fondasi kesejahteraan.
“Ketika jalan rusak, yang terhambat bukan hanya kendaraan, tapi juga masa depan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Hasil reses ini diharapkan tidak berhenti sebagai laporan administratif. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Sumenep ke depan dituntut lebih merata, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat — bukan sekadar memenuhi target proyek.
